 |
| Foto Illustrasi |
Globalsatu.com, MINAHASA -Menekan angka penyebaran covid-19 segenap upaya dilakukan pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat,Provinsi, Kabupaten sampai Pemerintah Desa juga Kelurahan.dan berbagai Surat Edaranpun dikeluarkan, salasatu edaran terbaru adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang didalamnya menegaskan sejumlah larangan dimasa pandemi.
Bahkan bagi warga yang mengalami musibah terdampaknya covid-19 ini tak lepas dari pantauan pemerintah dan unsur terkait yang tergabung dalam satgas covid-19, diantaranya pasien meninggal dunia dimana wajib dimakamkan dengan penerapan protokol Covid-19 dan jasad tersebut tidak lagi disemayamkan di rumah warga yang bersangkutan.
Begitupun dengan warga yang saat dilakukan pemeriksaan medis mengalami gejala penyakit corona, nama tersebut di umumkan lewat pengeras suara dan keluarga terdekat dari pasien ini diwajibkan untuk menjalani Isolasi Mandiri (Isoman).
Namun yang memiriskan,warga yang mendapat larangan melakukan aktifitas karena diharuskan menjalani isolasi mandiri ternyata tidak ada jaminan dari pemerintah,baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan maupun dari Desa juga Keluarahan.
Warga tersebut hanya bisa mengharapakan belas kasihan dari warga lainnya jika ada.
Pembatasan aktifitas kegiatan bagi warga yang diisolasi mandiri ini akan berlangsung selama 14 hari dan selama itu pula warga tersebut hanya tinggal di dalam rumah saja.
Seperti terpantau media ini ada warga yang oleh pemerintah desa mewajibkan dilakukan isolasi mandiri,pesan dan dan larangan aktifitas ternyata hanya sebatas himbauan saja tanpa diberikan bantuan selama masa isolasi, padahal keseharian keluarga ini hanya hidup dari hasil menjual masakan serta upah harian sang suami.
"Pemerintan menganjurkan keluarga kami untuk isolasi mandiri selama 14 hari, tetapi keseharian kebutuhan kami mau diambil dimana,juga siapa yang akan memberikannya," kata sumber yang engan menyebutkan namanya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Minahasa lewat Asisten Pemerintahan dan Desa yang juga adalah Satgas Covif-19 Dr. Denny Mangala saat dihubungi media ini,Selasa (03/08)lewat pesan Whatapp engan memberikan komentar walaupun pesan tersebut sudah dalam status dibaca.
Komisi II DPRD Minahasa Debby Kaseger meminta agar pemerintah Kabupaten Minahasa ataupun pemerintah Kecamatan juga Desa maupun Kelurahan agar dapat memberikan perhatian khusus terkait permasalahan ini.
" Masalah ini sudah banyak dikeluhkan dan kami minta pemerintah setempat dapat menfasilitasi karena kalau tidak nanti,masyarakat yang sementara menjalani isolasi mandiri bukannya mati karena penyakit covid, tetapi karena kelaparan,"papar Kaseger yang juga adalah ketua Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Kaseger, sebenarnya kerinduan warga untuk proaktif melaporkan keberadaanya sangat besar dan mungkin siap menjalani isolasi mandiri namun karena tidak ada jaminan dari pemerintah maka keberanian tersebut pupus.
"Mungkin saja ada masyarakat mau proaktif melaporkan keberadaanya dan siap menjalani isolasi mandiri,tetapi kalau tidak ada jaminan mana mereka berani. Jadi kami berharap pemerintah memperhatikan masalah ini,"pungkasnya.(Ody)
