Globalsatu.com,MINUT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, melalui Virtual Zoom Meeting, Senin, (24/10/2022).
Rakor yang bertujuan membahas langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo diikuti oleh Bupati Minut Joune Ganda SE MAP, bersama Forkopimda dan Perangkat Daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian, sebagai narasumber Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, Kepala Bapanas, Mewakili Kapolri Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto SIK MH, mewakili Kejagung Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Feri Wibisono, dan Mewakili Panglima TNI, Kasum TNI - Letjen TNI Eko Margiyono, Menteri Perdagangan, serta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia dan Forkopimda.
Dalam pemaparannya Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 21 Oktober 2022 berada dalam kondisi yang stabil, bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu, kecuali Beras dan Kedelai yang memerlukan perhatian khusus, Daerah tidak perlu membuat sistem pemantauan, cukup integrasi dengan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) kemendag agar daerah menganggarkan dana APBD Bapokting sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Kepala Badan Pusat Statistika Margo Yuwono menyampaikan, Dalam rangka mendiseminasikan indikator kinerja pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan, akan dirilis 3 buah indikator kinerja pengendalian inflasi yaitu:
- Indeks Perkembangan Harga
- Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah, dan
- Koefisien Variasi Harga Mingguan
Dimana ketiganya menggunakan 20 komoditas terpilih sebagai variabel pengukur,
Pada penyediaan data untuk 3 indikator kinerja diatas, dilakukan dengan kolaborasi antar K/L/I/D khususnya pada penyediaan data (berbagi pakai), pengolahan dan analisis serta diseminasinya.
Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, perlu segera dilaksanakan pengadaan CBP karena posisi stok Beras di BULOG kurang dari 800 ribu ton. Diperlukan percepatan realisasi impor komoditas Kedelai dan Bawang Putih serta perlu mempersiapkan sarana prasarana untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas produk pangan dengan melakukan percepatan distribusi pangan antar wilayah dan Penguatan stock pangan nasional.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto SIK MH mengatakan bahwa Polri memiliki data inflasi seluruh daerah yang bersumber dari Bhabinkamtibmas, dan polri siap membantu Kepala Daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Senada, Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono mengatakan, Panglima Menitipkan terkait keberadaan TNI di daerah juga turut membantu untuk mengkampanyekan gerakan menanam, saya pesankan kepada jajaran TNI di daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan di daerah termasuk Inflasi.
Selanjutnya rapat oleh ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang berpesan agar daerah perlu merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pengendalian inflasi daerah masing-masing secara rutin, agar pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi di tengah-tengah kondisi global yang belum menentu dan masih dinamis.
“Daerah perlu memperhatikan komoditas pembentuk terjadinya inflasi dengan melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan barang bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan memastikan distributor agar tidak menahan barang, merealisasiakan BTT untuk mendukung inflasi, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD," tutup Mendagri.
Bupati Minut Joune Ganda SE MAP menindaklanjuti hasil rapat dengan mengistruksikan kepada Dinas terkait, TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar segera menyusun neraca pangan supaya bisa memantau dan mengawasi pergerakan harga komoditas pangan yang memberikan dampak inflasi di Kabupaten Minahasa Utara. (Ekin)
