GlobalSatu.com, Minahasa - Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si dan Sekretaris Daerah ( Sekda) Frits Muntu, S.Sos mengikuti acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DD)Tahun 2021 Oleh Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan lewat Video Conference menggunakan Aplikasi Zoom. Rabu, (25/11)
Presiden RI Ir. Joko Widodo ( Jokowi) menyampaikan bahwa Fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang meliputi bidang Kesehatan diantaranya penyediaan Vaksin, Sarana dan prasarana Kesehatan serta LAB Penelitian, Bidang Pendidikan yang meliputi dukungan untuk UMKM dan Dunia Usaha, bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin dan rentan serta membangun reformasi struktural.
Dilanjutkannya, Jokowi APBN Tahun anggaran 2021 tumbuh 0.4% dibandingkan Tahun 2020 senilai 2.750 triliun dengan rincian Belanja K/L 1.032 Triliun dan Dana transfer daerah dan dana desa sebesar 795.5 Triliun. APBN Tahun anggaran 2021 dalam bidang pendidikan sebesar 169.7 T, perlindungan sosial 408.8 T, Pendidikan 550T, Ketahanan Pangan 99T, Pariwisata 14.2 T, infrastruktur 417.4 T dan Tech dan Informasi sebesar 26 Triliun.
Dalam pemaparan itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut Presiden, merupakan penggerak utama saat ekonomi lesu untuk itu presiden menginstruksikan agar segera memanfaatkan dan membelanjakan APBN tersebut, kecepatan menjadi sangat penting untuk menghadapi krisis, Jokowi menegaskan untuk melakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif, dan efisien.
Presiden juga menyampaikan bahwa setiap uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan Rakyat karena tugas utama kita membantu masyarakat bukan hanya menjalankan rencana.
"Pemerintah Kabupaten Minahasa akan melakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat,efektif dan efisien. Serta akan memanfaat anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat minahasa. Pemkab Minahasa pula akan bersinergi dengan pemerintah provinsi bahkan sampai pada pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 " ungkap ROR.
(Ody)
