Penandatanganan MoU ini menjadi bukti kepedulian dan komitmen serta perhatian Pemerintah Kota Bitung dibawah kepemimpinan Walikota Ir. Maurits Mantiri, MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar, SE dalam mempersiapkan calon PMI yang unggul, terlatih dan mempunyai kepastian hukum ketika bekerja di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan calon PMI.
" Momentum ini merupakan bentuk nyata kolaborasi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI sesuai kewenangan para pihak, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI di wilayah kota Bitung, fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pelindungan calon PMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja PMI di negara tujuan penempatan, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dituangkan dalam nota kesepahaman," kata Walikota.
Diharapkannya, peluang kerja sama ini akan dimanfaatkan oleh calon PMI di kota Bitung.
" Kiranya ini dapat digunakan sebaik -baiknya sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penganguran di daerah dan meningkatkan pendapatan melalui remitansi atau transfer uang ke penerima di negara asalnya yang akan dikirimkan oleh para PMI nantinya," jelasnya.
Penanda tanganan MoU ini sendiri disaksikan kepala BP2MI Benny Ramdani, Walikota Tomohon Caroll Senduk, Anggota DPD RI Stevanus Liow, Wakil Ketua Dewan Tomohon. Johny Runtuwene, mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Kadisnaker Provinsi Erny Tumundo beserta KPD terkait.( Wsg)
