Globalsatu.com,Tomohon- Pemerintah Kota Tomohon menggelar Pembinaan Dan Fasilitasi Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Dan Kegiatan Administrasi Pembangunan yang dirangkaikan Dengan Launching Program Cash For Work Atau Padat Karya Tunai Melalui Program Kotaku (KOTA TANPA KUMUH). Bertempat Bpu Kantor Kelurahan Tinoor Dua, Jumat,28 Mei 2021.
Sambutan Walikota Tomohon Caroll J.A. Senduk, SH mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memulai upaya mitigasi terhadap Covid-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) atau Cash For Work (CFW).
Seperti yang telah kita ketahui bersama, dengan adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kota Tomohon mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui kegiatan Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh.
Kegiatan ini, merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan tunai, dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) serta bagi masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan.
Disamping itu pula, kegiatan padat karya tunai ini juga bertujuan memulihkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Covid-19, khususnya di wilayah perkotaan.
Prinsip pelaksanaan kegiatan program Padat Karya Tunai ini adalah partisipatif, transparan dan akuntabel, sederhana dan mudah dikerjakan, berkualitas, layak dan berkelanjutan.
Kota Tomohon mendapatkan anggaran padat karya tunai sebesar 3 miliar, masing-masing kelurahan 300 juta. Saya berharap kesepuluh kelurahan yang mendapatkan program ini yaitu Kelurahan Tinoor Satu, Tinoor Dua, Talete Satu, Pangolombian, Tondangow, Kayawu, Lahendong, Kinilow, Kinilow Satu dan Kelurahan Kampung Jawa dapat melaksanakan program ini sebaik mungkin.
Untuk itu, melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan saat ini, maka saya tegaskan agar harus ada sinergitas antara pemerintah Kecamatan dan Kelurahan selaku pembina kegiatan masyarakat di Kelurahan masing-masing bersama dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, serta harus ada koordinasi bersama pihak Kotaku selaku penanggungjawab kegiatan, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Kelurahan.
Pada kesempatan ini pula, saya bersama Wakil Walikota Wenny Lumentut, SE atas nama pemerintah Kota Tomohon menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ungkapan terima kasih atas sinergitas yang tercipta dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai leading sektor kegiatan ini.
Dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johny Runtuwene, DEA, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, AP, MSi, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman pada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulut Alfrits Makalew, ST, MSi, Tenaga Ahli Monitoring Evaluasi Kotaku Sulut Michiko Mamuaya, ST, perwakilan 10 Kelurahan yang melaksanakan program, jajaran pemerintah Kota Tomohon, beserta hadirin dan undangan.
(Stenly)
