Globalsatu.com,MINUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Minahasa Utara tahun anggaran 2023 dan pembicaraan tingkat I atas Ranperda tentang penyelenggaraan wajib belajar, Kamis(28/03/24).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Minut Denny Kamlon Lolong S.Sos didampingi Wakil Ketua Paulus Sundalangi SE dan Olivia Mantiri, sementara Bupati Minut Joune Ganda SE, MAP, MM, M.Si dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung SH, MH mengikuti melalui zoom meeting.
Bupati Joune Ganda membacakan LKPJ tahun anggaran 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara banyak meraih prestasi termasuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatnya investasi di Kabupaten Minahasa Utara yang melebihi target Nasional.
Pembacaan LKPJ tahun 2023 oleh Bupati Joune Ganda mendapat persetujuan 5 fraksi di DPRD Minut, diantaranya Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Klabat, seluruhnya menerima pertanggungjawaban APBD Minahasa Utara tahun anggaran 2023 dan akan dibahas pada tingkat selanjutnya untuk dijadikan peraturan daerah (Perda).
Juga menerima dan menyetujui Ranperda tentang penyelenggaraan wajib belajar di Kabupaten Minahasa Utara agar dibahas pada tingkat II, dan dituangkan dalam keputusan DPRD yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan Dewan.
Bupati Joune Ganda memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara serta seluruh fraksi yang telah menerima LKPJ Bupati Minahasa Utara tahun 2023 untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah bersama Ranperda tentang wajib belajar.
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Kapolres Minut AKBP Dandung Putut Wibowo SIK, SH, MH, perwakilan Kejari Minut, para Anggota DPRD Minut, para Asisten Pemkab Minut, para Kepala SKPD, Direktur RSUD Maria Walanda Maramis, Direktur PUD Klabat dan Direktur PDAM.
(Ekin)
